tinta eprint kertas fax cash register berita nasional berita indonesia portal berita harga tiket pesawat tiket pesawat domestik pesan tiket pesawat harga tiket pesawat tiket pesawat domestik pesan tiket pesawat it konsultan it support paket isp code security komunitas it komunitas hacker pakar seo indonesia narasumber seminar master seo berita banten rakyat banten pendekar banten okezone jual mobil bekas toko online gratis

Kabar6.Com

Persetujuan Warga Atas Keberadaan BTS Rawan Dimanipulasi

Kabar6-Kasus maraknya pemalsuan dan manipulasi bukti persetujuan warga (tanda tangan) atas keberadaan Base Transceiver Station (BTS), acap kali dilakukan oleh oknum tertentu.

Seperti polemik yang terjadi di lokasi berdirinya menara telekomunikasi atau BTS milik Pro-XL di Perumahan Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Warga menolak perpanjangan masa kontrak lahan yang berakhir pada (12/5/2012) lalu. Namun, oknum tertentu justru memalsukan tanda tangan warga demi keuntungan pribadi.

"Tandatangan warga tidak boleh dipalsukan. Kalau warga nggak setuju ya nggak usah ditandatangani saja pas perpanjangan kontrak," kata Kepala Bidang Telekomunikasi Dishubkominfo Kota Tangsel, Taryono, dihubungi kabar6.com melalui selularnya, Jumat (21/6/2013).

Pengakuan Taryono, dirinya tidak mengetahui legalitas serta polemik yang sedang terjadi di sekitar menara setinggi sekitar 30 meter itu.

Apalagi, tandatangan warga sekitar telah menjadi syarat utama ketika mengajukan rekomendasi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BTS. Sehingga, bukti teken dari warga sekitar harus disetakan oleh setiap provider pemohon.

Mantan kepala sekolah salah satu SMA Negeri di Serpong itu menjelaskan, dari hasil pendataan pihaknya dan konsultan, saat ini terdata ada 379 unit BTS di tujuh kecamatan se Kota Tangsel.

Ratusan "hutan menara" tersebut didominasi oleh perusahaan operator jasa telekomunikasi seperti Telkomsel, XL dan Indosat. “Dari 379 BTS baru setengahnya yang legal karena banyak yang 75 sait,” ujarnya.

Sehingga, potensi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi BTS tidak tergarap maksimal lantaran belum mengantongi IMB resmi dan hal ini terus menjadi masalah krusial.

“Mengenai berapa target PAD dari BTS tahun ini, masih terus ada perubahan-perubahan,” kilah Taryono meski sempat terlontar bahwa telah ditetapkan pada tahun 2013 ini PAD dari sektor retribusi BTS mencapai Rp 1 miliar lebih.

Taryono bilang, mekanisme aturan dasar pengenaan tarif retribusi BTS telah  disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Tarif rekomendasinya pun telah ditentukan atas penekanan pengendalian menara (RPM) yang besaran angka maksimalnya yakni 2 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP) lahan berdirinya BTS.

Dishubkominfo Kota Tangsel, klaim Taryono, sedang berencana membuat program labelisasi BTS yang digulirkan tahun 2014 mendatang.

Label tersebut  untuk menandakan legalitas formal di setiap BTS yang ada di wilayah Kota Tangsel diketahui satuan perangkat daerah (SKPD) terkait lainnya.

“Kami lagi terus cari formulasi yang tepat biar PAD dari BTS menjadi tinggi. Kalau untuk bongkar yang illegal ya dilakukan secara bertahap setelah tahap pemberitahuan dan teguran,” klaimnya menjawab langkah sanksi dan tindakan tegas bagi perusahaan pemilik BTS yang terbukti mengemplang pajak daerah.(yud)

Share