Kabar6-Kenaikan gaji kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menimbulkan pro dan kontra. Kalaupun dipaksakan, tunjangan kepala daerah harus diturunkan. Demikian dikatakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat ditemui di Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Kamis (21/2/2013).
Menurut JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, jika ingin mendapatkan prestasi yang baik, selayaknya kepala daerah memperoleh pendapatan yang baik pula.
“Kalau mau meminimalisir korupsi di kalangan kepala daerah, memang harus ada kenaikan pendapatan. Namun, hal itu harus disesuaikan pula dengan tunjangan yang selama ini kepala derah dapatkan. Jangan juga tunjangannya ikut naik,” kata JK.
JK menambahkan, kenaikan gaji kepala daerah harus diberikan catatan khusus. Yakni, ketika gaji naik, maka kinerja yang ditunjukkan harus juga naik. Kalau kinerjanya tetap tidak meningkat, kenaikan gaji nampaknya tidak perlu dilakukan.
“Tentunya kenaikan gaji kepala daerah akan menjadi beban moral. Kalau dengan kenaikan gaji tetap ada tindakan korupsi, baiknya langsung dicopot saja kepala daerah dari jabatannya,” tegas JK.
Pengamat Politik dan Pemerintahan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Djaka Badrayana mengatakan, kenaikan gaji kepala daerah jangan sampai tanpa kontrol.
“Ketika gaji walikota, bupati, atau gubernur naik, harus ada kinerja yang meningkat pula. Kalau tidak ada peningkatan, harus ada pemangkasan gaji yang dikenakan sebagai sanksi kepada kepala daerah. Sebab, yang diberikan untuk gaji kepala daerah adalah uang rakyat,” imbuhnya.
Menanggapi rencana kenaikan gaji kepala daerah, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, rencana kenaikan gaji Walikota tentu terkait dengan sistem remunerasi secara menyeluruh yang pada prinsipnya berupaya menyeimbangkan antara beban kerja, dimensi kerja, dan penghargaan yang diberikan.
“Sistem ini terkait erat dengan manajemen kinerja kepala daerah secara luas,” katanya, tanpa menyebutkan berapa besaran gajinya saat ini kepada wartawan.
Ditambahkan Airin, pada satu sisi, rencana tersebut berkaitan erat dengan tanggung jawab Walikota yang saat dianggap lebih besar dibandingkan waktu yang lalu, dan merupakan motivasi kepada pemegang jabatan.
Namun demikian, di sisi yang lain, rencana ini juga diiringi beban tanggungjawab akan kinerja yang harus ditunjukkan.
“Perihal kebijakan tersebut saya serahkan kepada pemerintah pusat saja. Secara pribadi naik atau tidaknya gaji walikota, tidak masalah bagi saya. Yang paling penting, bagaimana saya bisa dan harus menjalankan amanah secara optimal dan maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Tangsel,” ujar Airin.(yud)
Berita Terkait:
