tinta eprint kertas fax cash register berita nasional berita indonesia portal berita harga tiket pesawat tiket pesawat domestik pesan tiket pesawat harga tiket pesawat tiket pesawat domestik pesan tiket pesawat it konsultan it support paket isp code security komunitas it komunitas hacker pakar seo indonesia narasumber seminar master seo berita banten rakyat banten pendekar banten okezone jual mobil bekas toko online gratis

Kabar6.Com

Sanksi Hakim Berpoligami Terlalu Ringan

Kabar6-Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang diketuai oleh Atja Sondaja   telah menjatuhkan putusan atas Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berpoligami, Abdurahim dengan sanksi pemberhentian dengan hormat, Selasa.

Dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi Kabar6.com, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) menyangkan putusan ringan MKH tersebut. LBH Keadilan berpandangan, tindakan Abdurrahim yang berpoligami telah melecehkan perempuan. Perempuan oleh Abdulrahim dianggap sebagai objek seksual belaka.

LBH Keadilan berpandangan bahwa praktik poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW (The Convention on The Elimination of Discrimination Againts Women).

Praktik poligami yang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan bahwa poligami semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis laki-laki, bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang didasarkan pada superioritas jenis kelamin laki-laki atas jenis kelamin perempuan.

LBH Keadilan perpandangan, Abdurahim seharusnya diberikan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat, karena perbuatannya telah merendahkan martabat perempuan.

Sebagai pejabat publik Abdulrahim tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat. Publikasi putusan MKH seperti ini juga sangat penting. Dengan publikasi pejabat publik setidaknya akan berpikir ulang untuk melakukan seperti apa yang dilakukan Abdulrahim.

Berdasarkan catatan LBH Keadilan, putusan pemecatan atas Hakim Pengadilan Agama karena berpoligami adalah putusan yang kedua kalinya. Pada 26 April 2010, MKH juga memutus M Nasir, Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang mengawini 3 perempuan sekaligus.  M Nasir diberhentikan dengan tidak hormat.

LBH Keadilan Mendesak Presiden dan DPR RI segera membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan agar keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan segera terwujud sebagaimana mandat Pasal 5 UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).

LBH Keadilan meminta agar Presiden dan DPR RI mengamandemen UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melarang praktik poligami. LBH Keadilan juga meminta agar Presiden dan DPR RI segera membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan agar keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan segera terwujud sebagaimana mandat Pasal 5 UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).(sak)

Share